James Monroe Dalam Perang 1812
Perselisihan
dan konflik antara Amerika Serikat dan Inggris masih terjadi paska kemerdekaan
lebih tepatnya 30 tahun setelah draft deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat
ditandatangani oleh 56 kongres kontinental
dari seluruh negara konfederasi Amerika Serikat. Lebih dalam, peristiwa
tersebut terjadi di era pemerintahan Presiden Thomas Jefferson hingga James
Madison yang mulai membuka dagang dengan musuhnya Inggris dan Perancis dengan
menghapus Non-Intercourse Act dan
menggantinya dengan Marcon’s Bill
pada tahun 1810, sebab kala itu Eropa
sedang di landa Perang Napoleon. AS melihat adanya peluang ekonomi karena
keadaan perang akan mendesak negara di Eropa kala itu mencari pasokan Sumber
Daya Alam (SDA) kebutuhan perang.
Terjadilah
perselisihan antara kedua negara yang saling berperang tersebut dengan membawa
praktik politis, seperti penyanderaan dan perampasan kapal-kapal dagang dari
Amerika Serikat, sebab Inggris masih berkeinginan menguasai Amerika Serikat
kembali, maupun Perancis yang ingin memperluas ekspansinya, khususnya di Benua
Amerika melalui Amerika Serikat. Hal tersebut menimbulkan tendensi yang
kompleks terhadap Eropa, hingga Amerika Serikat mendeklarasikan embargo kembali
dan perang terhadap Perancis dan Inggris tahun 1812, adapun tujuan lain dari
perang ini adalah keinginan Amerika Serikat untuk memperluas wilayah perbatasan
yang masih bersengketa dengan Koloni Inggris di Kanada maupun di selatan yang
masih dikuasai oleh Spanyol.
Keinginan
ekspansi Amerika Serikat dilatarbelakangi oleh James Monroe yang menjabat
sebagai Mentri Sekertaris Negara (setara dengan Menteri Luar Negeri) di era
Presiden Madison, karena pengalamanya dalam militer dan politik luar negeri
dengan menjadi representatif Amerika Serikat untuk Perancis dan Inggris dimasa Thomas
Jefferson. Monroe lah yang menggagas ide deklarasi perang terhadap Inggris dan
Perancis sebagai respon final terhadap perlakuan Inggris di depan kongres
Amerika Serikat tahun 1812, serta merekap dirinya sebagai Sekertaris Perang
saat perang berlangsung.
Penganekasasian
Florida yang saat itu dikuasai Spanyol pada masa perang kemerdekaan kedua
Amerika Serikat, juga digagas oleh Monroe dengan melihat kembali Florida yang
ia negosiasikan dalam pembelian wilayah
Lousiana dari pemerintah Spanyol, atau pun saat Florida menjadi bagian wilayah
koloni Inggris. Belum lagi ia juga melihat lemahnya situasi politik Spanyol
hingga mempengaruhi kekuatan diwilayah jajahanya saat sedang dikuasai Perancis
dalam Perang Napoleon. Hal tersebut terlihat adanya negara-negara jajahan
Spanyol di Amerika Latin seperti Argentina yang memerdekakan diri, dan melihat
dari peluang tersebut penganeksasian daerah Florida berhasil dilakukan secara
total dari tahun 1814 sampai tahun 1819.
Doktrin Monroe, Arah Kebijakan Luar Negeri AS dan
Era Imperialisme
Pengalaman
Monroe dalam diplomasi maupun keterlibatanya dalam perang melawan Eropa setelah
kemerdekaan Amerika Serikat saat menjabat sebagai Menteri Sekertaris Negara,
membawa pengaruh pada gagasan-gagasan yang tatakala juga berpengaruh pada arah
politik luar negeri Amerika Serikat. Baginya, perang dan kemenangan menjadi
parimeter dan membawa negara dalam derajat prestise yang tinggi dalam
mempengaruhi negara lain melalui Hard Power, terlebih Monroe sendiri memiki
pengalaman sebagai tentara kontinental sebelum akhirnya masuk keranah
perpolitikan. Nilai demokrasi dan liberalisme sebagai pandangan hidup
masyarakat Amerika Serikat yang menciptakan stigma buruk terhadap peguasaan
koloni Eropa dari pengalaman pahit penjajahan Inggris di Amerika, juga membawa
pengaruh pada politik luar negeri yang dibawa oleh Monroe hingga dirinya
menjabat sebagai Presiden pada tahun 1917.
Doktrin
Monroe sendiri menjadi statement paling terkenal, dan menjadi salah satu arah
penentu politik luar negeri amerika serikat pada tahun 1823. Framing statement
tersebut, selain dilandaskan idealisme nilai demokrasi dan kebebasan dalam
ideologi negara, secara realita pada saat itu Spanyol yang sudah bangkit dari
keterpurukan paska Perang Napoleon berkeinginan kembali untuk kembali
menstabilkan negara jajahanya di Amerika Latin, terlebih banyak kaum Creolle memberontak dengan mendirikan
negara baru. Baginya Amerika Latin merupakan wilayah jajahan paling strategis
bagi perekonomian dan penyumbang devisa terbesar bagi kerajaan, belum lagi
keinginan inggris dalam menguasai dagang di Amerika Latin terlihat kuat dari
dorongan inggris ke amerika serikat untuk menghentikan langkah spanyol dalam
menganeksasi kembali wilayah jajahanya.
Substansi
dari Doktrin Monroe terdiri dari empat prinsip dasar yang termuat, yaitu:
1. Amerika
Serikat tidak akan mencampuri masalah internal di Eropa, termasuknya peperangan
yang berkenan dengan masalah internal.
2. Amerika
Serikat mengakui dan tidak akan mencampuri urusan yang masih dikuasai koloni
Eropa.
3. Kolonialisasi
Eropa lebih lanjut harus dihentikan.
4. Upaya
menekan dan kendali yang dilakukan oleh Eropa di negara baru dipandang sebagai
tindakan kekerasan melawan Amerika Serikat.
Kepentingan
dagang inggris di amerika latin hanya bersifat menekan ke amerika serikat
sebagai negara yang mengakui kemerdekaan negara-negara baru di amerika latin,
apa lagi posisi kedua negara ini memiliki kesamaan pengalaman dijajah bangsa
Eropa, terlebih tidak ada cara lain karena posisi spanyol sendiri merupakan
sekutu kala perang napoleon berkecamuk di eropa. Melihat adanya kepentingan
tersebut, Monroe memiliki pandangan berbeda dengan inggris dengan menyatakan
wujud geografi politik dibenua amerika sudah berubah menjadi suatu entitas
kebangsaan yang baru, walaupun konteks tersebut memberikan dilema terhadap
krisis identitas bagi dunia baru tersebut sebagai komunitas yang memiliki
rangkap budaya tersendiri atau hanya penerus dari bangsa koloni sebelumnya,
terlebih lagi dikarenakan kedudukan kaum kulit putih di amerika serikat dan Creolle yang menjabat di kursi
pemerintahan tertinggi, maupun strata tertinggi dalam kelas sosial di amerika
latin.
Doktrin
Monroe pertama kali ia ungkapkan dalam kongres tahunan amerika serikat tahun
1923, dan mendapat dukungan penuh oleh Menteri Sekertaris Negara yang saat itu
dijabat oleh John Quincy Adam dan menjadi acuan dan arah kebijakan luar negeri
amerika serikat, untuk menyebarkan paham demokrasi keluar amerika pertama kali,
dimulai dari amerika latin, usulan tersebut dilanjutkan dan dirancang oleh
kabinet Monroe itu sendiri dalam rencana George
Canning’s Plan untuk melindungi kepentingan amerika latin terhadap
aggressor dari eropa khususnya inggis .
Melihat disintegrasi dan perang kemerdekaan yang terjadi, sebagai tahapan awal
yang dilakukan oleh amerika serikat adalah mengakui kemerdekaan negara baru tersebut
menjadi negara berdaulat, Menlu Adam sendiri pada tahun tersebut melakukan misi
diplomatis dalam membantu advokasi dan hak kemerdekaan dari amerika latin,
paska permohonan Caesar Rodney salah satu penandatangan kemerdekaan kepada
Monroe dalam membuat komisi investigasi, lanjut misi diplomasi yang dilakukan
dengan memberi bantuan keamanan kepada Argentina dan juga tekanan pers dari
amerika serikat yang menyerukan kedaulatan negara baru tersebut.
Keberadaan
Holy Alliance sebagai kekuatan
aliansi baru di Eropa paska perang napoleon juga menjadi tantangan terberat
dalam menimbang kekuatan amerika. Holy Aliance sendiri aliansi sekutu yang
terdiri dari Tsar Rusia, Prusia maupun Inggris dan memberikan dukungan terhadap
spanyol dalam merebut kembali wilayah jajahanya, sebab keberadan spanyol juga
merupakan misi ketuhanan misionaris yang selama ini dibawa oleh kerajaan
Spanyol melalui penyebaran agama Katolik keseluruh Amerika Latin. Eksisnya
kekuatan sekutu akhirnya mendesak kebijakan luar negeri amerika serikat untuk
masuk dan terlibat dalam politik
intervensi di negara-negara baru tersebut.
Intervensi
yang dilakukan oleh amerika serikat terhitung cukup lama, dan berkembang
seiring bergantinya rezim dan pemerintahan. Namun secara politis, pada awalnya amerika
serikat menjalankan Doktrin Monroe
secara idealis dengan hanya berambisi mengusir kekuatan eropa di benua amerika.
Namun amerika serikat mulai mengintervensi politik dalam negeri amerika latin
setelah Presiden James K Polk, dalam pendapatnya tentang hak non intervensi
Eropa terhadap wilayah teritori di Benua Amerika, karena Inggris yang masih
berkeinginan untuk menguasai wilayah Pantai Barat khususnya Texas pada tahun
1845, pandapat tersebut juga bisa disebut dengan Doktrin Polk yang merupakan
lanjutan dari Doktrin Monroe.
Pendapat
Polk itulah yang menjadi awal masuknya kepentingan nasional amerika serikat
dalam tubuh pemerintahan amerika latin secara intensif, setelahnya amerika
latin memiliki beberapa peristiwa penting sebagai bentuk dan implikasi dari
Doktrin Polk. Seperti dalam kemerdekaan Kuba dimana amerika serikat sedikit
mengubah konstitusi dalam undang-undang dasar, menyebarkan pangkalan militer
diseluruh amerika latin dan juga pembangunan yang mengarah pada kepentingan
nasional amerika serikat, contoh kecilnya adalah Terusan Panama. Masa-masa ini
disebut juga dengan Era Imperialisme yang merupakan output dari dokrin Monroe yang tak lebih dari kepentingan ekonomi
belaka, bahkan tercipta interdepedensi yang kuat antara amerika latin dan
amerika serikat, seperti pada masa The Great Depression tahun 1930 an yang mana
amerika latin terkena imbas paling besar di luar amerika serikat.
Politik
penguasaan di amerika latin melalui Doktrin Monroe juga melewati beberapa masa
tertentu dengan masalah yang tidak kalah penting. Pada masa Theodore Roosevelt
negara amerika latin seperti Venezuela, mengalami masalah krisis ekonomi sebab
negara memiliki hutang yang menumpuk dengan negara-negara di Eropa, sehingga
kapal perang dari Eropa datang untuk menagih penumpukan hutang tersebut. Dalam
menyikapinya Roosevelt berinisiasi untuk membentuk Roosevelt Corallary yang tak lain adalah inisiatif amerika serikat
untuk masuk lebih dalam menguasai Amerika Latin sebagai Polisi Amerika agar negara-negara
di Amerika Latin bertanggung jawab atas masalah finansialnya. Praktek yang
dilakukan adalah menaruh pangkalan-pangkalan militer dengan alasan untuk
menghindari ancaman dari luar, terlebih posisi dunia saat itu sedang dilanda
kekacauan perang dunia pertama.
Doktrin Monroe Pasca Perang Dunia Kedua
Doktrin
Monroe membawa posisi sulit bagi amerika latin, dalam membawa kepentingan
nasionalnya melalui politik luar negeri lebih luas. Posisi Amerika Serikat
sebagai negara yang cukup kuat menanamkan intervensi di amerika latin mulai
melepaskan diri dan meninggalkan Doktrin Monroe karena ada beberapa sebab, yang
pertama adalah perubahan signifikan kondisi ekonomi politik paska perang dunia
kedua, membuat Amerika Serikat sebagai pihak yang menang berambisi lebih jauh
untuk menyebarkan paham demokrasi keseluruh dunia, apalagi Amerika Serikat kala
masuk kedalam perang dingin melihat adanya rival politik bukan lagi berada di
amerika latin melainkan Uni Soviet yang juga gencar menyebarkan faham komunisme
dunia melawan faham demokrasi liberalis kapitalis Amerika Serikat, tingkat
urgensi bagi Amerika membuat pakta pertahanan militer atlantik utara atau biasa
di sebut NATO yang cukup tinggi menimbang tingkat kekuatan militer dan sekutu
negara dunia kedua yang cukup kuat.
Kedua, masyarakat amerika latin
mulai sadar akan penindasan selama masa imperialisme amerika berlangsung.
Banyak terjadi gejolak politik dan revolusi seperti di Kuba dan Bolivia, muncul
pula gerakan revolusioner dengan tokoh terkenal seperti Che Guevara, Fidel
Castro Hugo Cheves, dan lainya dengan dasar asumsi bahwa apa yang sudah
dilakukan amerika merupakan kejahatan para kelompok kapital yang selama ini
menindas kaum kelas menengah kebawah, dan juga adaya dilema nilai demokrasi
yang selama ini dibawa dalam prinsip Doktrin Monroe. Sebab Amerika Serikat
selama ini mendukung pemerintahan yang dipimpin oleh para diktator korup yang
sering menjadi masalah bagi perekonomian negara dan membawa negara pada
keterpurukan hutang-hutang yang dipinjam dari negara barat.
Faktor kedua juga menjadi alasan
mudahnya masuk faham komunisme di negara-negara amerika latin dan menjadi
kesempatan bagi Uni Soviet untuk mencari sekutu disana seperti Kuba yang
menjadi lahan paling strategis karena posisi geografisnya tidak berjauhan dari
amerika serikat, dan membawa Kuba dalam Krisis Teluk Babi di masa perang
dingin. Masuknya faham komunisme di Amerika Latin juga tetap ditentang oleh
Amerika Serikat dengan tetap menggunakan Doktrin Monroe sebagai acuan tetap,
tetapi alur politik dan peta dunia yang sudah berubah membawa Amerika Serikat
tetap mempetimbangkan kekuatan Uni Soviet sebagai lawan yang nyata kala itu
sebagai prioritas kebijakan luar negeri semasa perang dingin berlangsung.
Bibiliography
Renehan,
E. J., 2007, The Monroe Doctrine: The
Cornerstone of American Foreign Policy,New York, Chealsea House Publisher.
Biographies
of the Secretaries of State: James Monroe (1758–1831) diakses tanggal 22
November 2017, bisa diakses di “https://history.state.gov/departmenthistory/people/monroe-james”
Madison
Foreign Affairs diakses tanggal 22 November 2017, bisa diakses di “https://millercenter.org/president/madison/foreign-affairs"
Bowker,
Paul., 2009, IBERO-AMERICAN
INTERSECTIONS: Constructing (Trans)National Imaginaries in Spain and Latin America, 1898-1938, Auckland,
the Thesis of Philosophy in Spanish, The University of Auckland, bisa di akses
di “https://researchspace.auckland.ac.nz/bitstream/handle/2292/5684/02whole.pdf?sequence=4”
Peranan
Doktrin Monroe dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat dan Pengaruhnya
Terhadap Amerika Latin, diakses tanggal 23, bisa diakses di “http://indonesiadalamsejarah.blogspot.co.id/2012/05/peranan-doktrin-monroe-politik-luar.html”